"Walaupun politik adalah soal kepentingan tapi janganlah politik kita sehina itu seakan tak punya harga diri. Anies dan Ahok dengan masing-masing barisan pendukungnya itu seperti minyak dan air. Biarlah air tetap air dan minyak tetap minyak, jangan dicampurkan karena tidak akan bisa bersatu juga," ujarnya.
"Ingat dulu bagaimana barisan pendukung Anies ngotot menjebloskan Ahok ke penjara, bahkan jenazah pendukung Ahok sampai dilarang disalatkan. Dan ingat dulu bagaimana barisan pendukung Ahok menangis berderai air mata tak terima Ahok harus dipenjara, semua itu tak semudah itu dilupakan," sambungnya.
Selain itu menurutnya duet Anies-Ahok tidak mungkin terlaksana karena tidak diperbolehkan dalam undang-undang karena Anies maupun Ahok sama-sama pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Jika dua nama itu diduetkan, salah satunya akan menjadi calon wakil gubernur. Sementara itu, Undang-Undang Pilkada melarang mantan gubernur mencalonkan diri sebagai wakil gubernur.
"Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota," demikian tercantum dalam pasal 7 huruf o Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada soal syarat pencalonan.
Ahok pernah menjabat gubernur DKI Jakarta pada 2014 hingga 2017. Dia menggantikan Joko Widodo yang melepas jabatan gubernur karena terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014.
Sementara itu, Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017 hingga 2022. Anies menggantikan Ahok setelah menang di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Rivalitas Anies dan Ahok amat membetot perhatian publik karena polarisasi ekstrem dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, isu SARA memecah publik dalam kontestasi politik.
Wacana duet Ahok-Anies di Pilkada DKI Jakarta mencuat setelah pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menggagas duet Anies dan Ahok dalam pilkada November mendatang. Dia mengusulkan hal itu atas nama persatuan.